Permasalahan hutan lindung diindonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak 1997 sampai 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Dengan kondisi yang demikian, beberapa cara yang digunakan antara lain memasifkan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada, dampak kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap pengelolaan hutan lindung, mendorong pemerintah desa menetapkan kebijakan dan peraturan perundang yang ada sehingga mendukung kearah tujuan dari peruntukkan kawasan hutan lindung tersebut. sehingga solusi yang ditawarkan pemerintah desa akan pembabatan yang terjadi didesa karamabura, pertama ialah Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung berupa budidaya tanaman jangka panjang seperti kemiri dan jati. Kedua, ialah tebang tanam, dan ketiga adalah menerapkan pola tanam agroforestry pada lahan masyarakat. Dari beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah desa tersebut, respon masyarakat sangat beragam mulai dari penolakan yang berupa pembabatan hutan yang semakin meluas hingga terjadi pembabatan secara besar besaran hingga setiap individu masyarakat mampu memperoleh lahan sebanyak 2-3 ha.