Last modified: 2022-01-22
Abstract
Pandemic covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap pelaku UMKM. Salah satu industri rumahan berupa Pie Susu di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pengabdian telah melakukan observasi dari mulai kondisi desa, hingga program yang akan direncanakan. Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian adalah peningkatan daya saing UMKM berupa pie susu untuk bisa bertahan di tengah krisis pandemi covid-19 melalui strategi pemasaran melalui market place
Keywords
References
Kegley Jr., C. W., & Wittkopf, E. R. (1999). World Politics: Trend and Transformation (Seventh). United States of America: Macmillan Press, Ltd.
Oatley, T. (2004). International Political Economy: Interest and Institutions in the Global Economy. United States of America: Pearson Education, Inc.
Krasner, S. D. (1976). State Power and the Structure of International Trade. World Politics: A Quarterly Journal of International Relations, 28(3), 317–347. http://doi.org/10.2307/2009974
Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. Governance, 17(4), 525–548. http://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x
Menkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses 7 Juni 2017, pada http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf
Mukhlisun. (2014). “ADF Minta Negara Asean Utamakan Pemberdayaan Disabilitasâ€. Berita 21 November 2014. Antara. Diakses 12 Agustus 2017 pada http://www.antarasumbar.com/berita/124540/adf-minta-negara-asean-utamakan-pemberdayaan-disabilitas.html
Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012
Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013.